Hatta: Ibas Tak juga Diperiksa, Bukti KPK Bekerja Sesuai Order

IBAS/NET

RMOL. Perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menguatkan dugaan jika lembaga itu bekerja sesuai order yang diberikan dari pihak penguasa.

Demikian disampaikan mantan anggota DPR RI, Hatta Taliwang, kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/12)

Hatta menegaskan itu menyusul penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus suap yang secara singkat dilanjutkan penahanan pada Jumat kemarin. Namun, berbanding terbalik dengan kasus besar lainnya. Hatta mencontohkan, KPK yang enggan memeriksa putra Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, atau soal penahanan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Hambalang sejak lama.

"Iya seperti terima 'orderan'. Makannya saya bilang ada dirijen yang mengatur irama ini semua, harus dicari tahu itu," kata Hatta

Menurut mantan politisi PAN ini, seharunya KPK bertindak secara adil setiap melakukan proses hukum dalam pemberantasan korupsi. "Kalau begini caranya bisa orang tafsir macam-macam. Ada diskiriminasi, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang di undur, ada yang dimajukan,"demikian Hatta

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Keuangan permai grup, Yulianis membenarkan bahwa anak Edhie Baskoro Yudhoyono pernah menerima uang senilai 200 ribu US Dollar. Ibas menerima uang saat akan kongres Partai Demokrat 2010 silam. Meski hal itu sudah dibantah oleh pihak Ibas. [zul]

Demokrat Juara Umum dalam waktu Singkat Mampu Melampaui Para Pendahulunya Dalam Lomba KORUPSI

Jakarta – Maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan kepala daerah kader parpol membuktikan bahwa, episentrum korupsi di negeri ini titik pusatnya berada di kalangan parpol dan para politikus di DPR. Itulah fakta yang harus diketahui oleh rakyat Indonesia.

Bahkan parpol-parpol yang menurut Wakil Ketua KPK, Busro Muqoddas merupakan wahana tempat pembibitan koruptor, seakan memacu kadernya untuk berlomba menjadi maling uang rakyat. Inilah hasil survei ilmiah yang melaporkan urutan peringkat juara lomba maling uang rakyat di negeri ini.

Lembaga riset ilmiah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengadakan survei terkait banyaknya politikus kader dari berbagai partai politik yang yang terseret kasus korupsi dalam kurun waktu 2011 hingga 2012. Hasilnya, laporan survei ini menempatkan Partai Demokrat sebagai partai yang kadernya paling korup, disusul oleh Partai Golkar dan PDI-P.

Dari 1.220 responden yang menjadi sampel survei, sebanyak 44.8% menyebutkan kader Demokrat paling banyak melakukan korupsi disusul oleh Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, PAN, PPP, PKDI, PKS dan lainnya.

Berikut ini adalah urutan peringkat juara lomba korupsi tingkat nasional tersebut:

• Juara 1 : Kader Demokrat (44.8%)

• Juara 2 : Kader Golkar (6.5%)

• Juara 3 : Kader PDIP (2.4%)

• Peringkat 4: Kader PKB (0.8%)

• Peringkat 5: Kader Gerindra (0.7%)

• Peringkat 6: Kader PAN (0.5%)

• Peringkat 7: Kader PPP (0.4%)

• Peringkat 8: Kader PKDI (0.2%)

• Peringkat 9: Kader PKS (0.2%)

“Dalam sebuah survei nasional pada 2012, kader Demokrat dinilai banyak melakukan korupsi,” kata Direktur Riset SMRC, Jayadi Hanan. Hal tersebut dikatakan Jayadi saat pemaparan hasil survei SMRC bertajuk ‘Kinerja Pemerintah dan Dukungan Pada Partai: Trend Anomali Politik 2012-2013? di Hotel Sari Pan Pacific Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2013)

Pada 2011-2012, skandal korupsi yang menyeret kader-kader demokrat mulai mengemuka. “Terutama sejak pertengahan 2011 ketika Nazaruddin, mantan bendahara Demokrat ditangkap di Kolombia dan mendapat perhatian dari media massa,” imbuhnya.

Terlebih dengan disebutnya nama-nama petinggi Demokrat oleh Nazaruddin semisal Ketua Demokrat Anas Urbaningrum terkait korupsi wisma atlet dan proyek Hambalang semakin membuat partai ini dinilai kadernya paling terkorup. “Bila masalah opini ini tak tertanggulangi pada 2013 maka Demokrat akan semakin merosot, atau setidaknya sulit untuk pulih dari keterpurukannya sekarang,” kata dia.

Korupsi kader-kader Demokrat ini pula yang membuat publik menutup mata atas prestasi Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat, yang kinerjanya mulai dinilai naik. “Demokrat tidak bisa menunggu keputusan KPK untuk membersihkan partai ini dari opini korupsi, sebab yang dihadapi Demokrat sekarang lebih berkaitan dengan hukum politik dan bukan hukum pidana,” katanya.

Survei yang dilakukan SMRC ini dilakukan pada 6-20 Desember 2012 dan diikuti oleh 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, dengan margin of error kurang lebih 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. [KbrNet/adl – Source: Inilah.com/Kantor Berita Nasional Antara]