Tahun Baru Siaga 1, Indonesia Masih Darurat Korupsi

Sebagai refleksi pergantian tahun masehi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum bekerja maksimal. Tahun baru 2014 dapat dijadikan momentum siaga 1 mengawal kinerja KPK, sebab Indonesia masih darurat korupsi.
Penilaian ini sempat dilontarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nasional dalam aksi unjuk rasanya di depan kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. KAMMI menilai, banyak keganjilan yang terjadi selama kepemimpinan Abraham Samad sebagai Ketua KPK. Keganjilan ini menjadi patokan jika lembaga antirasuah tersebut belum maksimal.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan sampai tenggelam dalam hiruk pikuk pergantian tahun, terlebih arus kepentingan politik di tahun 2014,” ujar Ketua KAMMI Megapolitan Maulana S.A yang juga koordinator aksi dalam rilisnya kepada Hidayatullah.com, Rabu (1/1/2014).
KAMMI menyebut, keganjilan demi keganjilan dalam kasus korupsi terus mengemuka. Dari adanya perlakuan istimewa terhadap para punggawa istana, hingga lokasi pemeriksaan yang diistimewakan.
“(Lalu) tebang pilih kasus korupsi, bocornya sprindik, vonis yang tidak proporsional antara pihak swasta dan yang jelas-jelas pejabat negara, kehilangan berkas penting, sampai raibnya nama penting dari kasus-kasus krusial,” tambah KAMMI.
KPK pun diminta terbuka ke publik dalam kinerjanya, mulai penyidik hingga pimpinannya. KAMMI mempertanyakan, mengapa para penyidik KPK saat ini didominasi oleh personel Polri.
“Kami mencintai KPK, oleh karenanya kami tidak ingin lembaga ini menjadi alat penguasa yang hanya menjual mimpi dan membuai rakyat dengan janji manis bahwa kebenaran dan keadilan akan tegak di negara ini,” ujar Maulana.
KPK juga dituntut menuntaskan kasus besar dengan tanpa menghilangkan nama-nama penting sebagai pihak yang terkait kasus korupsi.
“Segera penjarakan aktor utama kasus Century dan Hambalang,” serunya.
Sepuluh tahun sudah KPK berkiprah, lembaga yang dibentuk berdasarkan UU RI No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak awal tugasnya, 16 Desember 2003, lembaga ini digadang-gadang dapat menyelesaikan benang kusut penegakan hukum Indonesia, tulis KAMMI.*

Kuasa Hukum 'Trio Macan' Laporkan Dugaan Korupsi Dahlan Iskan

JAKARTA--Pemilik akun anonim ‘Trio Macan’ memenuhi janjinya memenuhi undangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam di kantor Sekretariat Kabinet (Setkab), Jakarta, Senin (30/12) pagi.

Namun,  pemilik akun tersebut tidak datang secara langsung, melainkan diwakili oleh empat orang yang mengaku kuasa hukumnya.

Keempat orang kuasa hukum Trio Macan yang tiba di kantor Setkab pukul 08.30 WIB dan meminta pertemuan dilakukan tertutup adalah William Zelda, Ibnu M.H., Edy Syahputra, dan Ahmad Irwadi Lubis.

Mengenai ketidakhadiran Trio Macan secara langsung, dan memilih mewakili kepada kuasa hukum, kuasa hukum pemilik akun anonimi itu mengaku tidak tahu.

“Yang jelas kami kira dengan undangan ini kami ditunjuk sebagai tim kuasa hukum, kami kira semangatnya ditangkap untuk pemberantasan korupsi,” kata salah seorang kuasa hukum yang mengaku mendapatkan kuasa hukum pemilik akun Trio Macan 2000 secara lisan, seperti dimuat laman Sekretariat Kabinet, Senin (30/12/2013).

Saat  ditanya  identitas pemilik akun Trio Macan, apakah Raden Nu atau bekas intel di Badan Intelijen Negara (BIN), keempat kuasa hukum itu enggan membukanya.

"Itu kami tidak akan menjawab, itu rahasia kami, yang jelas bahwasanya kami mendapat kuasa secara lisan itu 1973 KUH Perdata jelas, itu dari Trio Macan,” tegas salah seorang kuasa hukum Trio Macan.

LAPORKAN DAHKAN ISKAN

Mengenai materi yang dilaporkan kepada Seskab Dipo Alam, kuasa hukum pemilik akun Trio Macan 2000 mengemukakan bahwa pihaknya menyampaikan laporan tertulis beserta data-data dan fakta-fakta menyangkut dugaan kasus korupsi yang melibatkan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Setidaknya ada tiga kasus terkait Dahlan Iskan yang dilaporkan kepada Seskab Dipo Alam, yaitu di dugaan korupsi di Perusahaan Listrik Negara (PLN), dugaan korupsi dan penggelapan jabatan di bencana alam, dan PLTU di Embalun.

Dugaan kasus korupsi di PLN,  menurut  mereka, terjadi saat Dahlan Iskan menjadi Dirut Perusahaan negara itu pada 2009-2010, di mana ada potensi kerugian sekitar Rp 37 triliun.

Kemudian, lanjut mereka,  dugaan korupsi dan penggelapan jabatan saat terjadi bencana alam sudah pernah di periksa kejaksaan di Surabaya, Jawa Timur, namun sampai saat ini tidak jelas proses hukumnya, tidak ada penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

“Menguap begitu saja,” ujar salah seorang kuasa hukum Trio Macan.

Adapun kasus terakhir yang dilaporkan terjadi pada Oktober 2002. Di mana Dahlan Iskan baru ditunjuk sebagai Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) Ketenagalistrikan Kaltim, namun pada 15 Oktober 2002, dia sudah menunjuk perusahaan pelaksana tanpa tender.

Terhadap laporan-laporan yang disampaikan secara tertulis itu, menurut salah seorang kuasa hukum Trio Macan 2000, Seskab Dipo Alam berjanji dalam satu seminggu ini akan memberikan update.

Hatta: Ibas Tak juga Diperiksa, Bukti KPK Bekerja Sesuai Order

IBAS/NET

RMOL. Perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menguatkan dugaan jika lembaga itu bekerja sesuai order yang diberikan dari pihak penguasa.

Demikian disampaikan mantan anggota DPR RI, Hatta Taliwang, kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/12)

Hatta menegaskan itu menyusul penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus suap yang secara singkat dilanjutkan penahanan pada Jumat kemarin. Namun, berbanding terbalik dengan kasus besar lainnya. Hatta mencontohkan, KPK yang enggan memeriksa putra Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, atau soal penahanan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Hambalang sejak lama.

"Iya seperti terima 'orderan'. Makannya saya bilang ada dirijen yang mengatur irama ini semua, harus dicari tahu itu," kata Hatta

Menurut mantan politisi PAN ini, seharunya KPK bertindak secara adil setiap melakukan proses hukum dalam pemberantasan korupsi. "Kalau begini caranya bisa orang tafsir macam-macam. Ada diskiriminasi, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang di undur, ada yang dimajukan,"demikian Hatta

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Keuangan permai grup, Yulianis membenarkan bahwa anak Edhie Baskoro Yudhoyono pernah menerima uang senilai 200 ribu US Dollar. Ibas menerima uang saat akan kongres Partai Demokrat 2010 silam. Meski hal itu sudah dibantah oleh pihak Ibas. [zul]

Demokrat Juara Umum dalam waktu Singkat Mampu Melampaui Para Pendahulunya Dalam Lomba KORUPSI

Jakarta – Maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan kepala daerah kader parpol membuktikan bahwa, episentrum korupsi di negeri ini titik pusatnya berada di kalangan parpol dan para politikus di DPR. Itulah fakta yang harus diketahui oleh rakyat Indonesia.

Bahkan parpol-parpol yang menurut Wakil Ketua KPK, Busro Muqoddas merupakan wahana tempat pembibitan koruptor, seakan memacu kadernya untuk berlomba menjadi maling uang rakyat. Inilah hasil survei ilmiah yang melaporkan urutan peringkat juara lomba maling uang rakyat di negeri ini.

Lembaga riset ilmiah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengadakan survei terkait banyaknya politikus kader dari berbagai partai politik yang yang terseret kasus korupsi dalam kurun waktu 2011 hingga 2012. Hasilnya, laporan survei ini menempatkan Partai Demokrat sebagai partai yang kadernya paling korup, disusul oleh Partai Golkar dan PDI-P.

Dari 1.220 responden yang menjadi sampel survei, sebanyak 44.8% menyebutkan kader Demokrat paling banyak melakukan korupsi disusul oleh Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, PAN, PPP, PKDI, PKS dan lainnya.

Berikut ini adalah urutan peringkat juara lomba korupsi tingkat nasional tersebut:

• Juara 1 : Kader Demokrat (44.8%)

• Juara 2 : Kader Golkar (6.5%)

• Juara 3 : Kader PDIP (2.4%)

• Peringkat 4: Kader PKB (0.8%)

• Peringkat 5: Kader Gerindra (0.7%)

• Peringkat 6: Kader PAN (0.5%)

• Peringkat 7: Kader PPP (0.4%)

• Peringkat 8: Kader PKDI (0.2%)

• Peringkat 9: Kader PKS (0.2%)

“Dalam sebuah survei nasional pada 2012, kader Demokrat dinilai banyak melakukan korupsi,” kata Direktur Riset SMRC, Jayadi Hanan. Hal tersebut dikatakan Jayadi saat pemaparan hasil survei SMRC bertajuk ‘Kinerja Pemerintah dan Dukungan Pada Partai: Trend Anomali Politik 2012-2013? di Hotel Sari Pan Pacific Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2013)

Pada 2011-2012, skandal korupsi yang menyeret kader-kader demokrat mulai mengemuka. “Terutama sejak pertengahan 2011 ketika Nazaruddin, mantan bendahara Demokrat ditangkap di Kolombia dan mendapat perhatian dari media massa,” imbuhnya.

Terlebih dengan disebutnya nama-nama petinggi Demokrat oleh Nazaruddin semisal Ketua Demokrat Anas Urbaningrum terkait korupsi wisma atlet dan proyek Hambalang semakin membuat partai ini dinilai kadernya paling terkorup. “Bila masalah opini ini tak tertanggulangi pada 2013 maka Demokrat akan semakin merosot, atau setidaknya sulit untuk pulih dari keterpurukannya sekarang,” kata dia.

Korupsi kader-kader Demokrat ini pula yang membuat publik menutup mata atas prestasi Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat, yang kinerjanya mulai dinilai naik. “Demokrat tidak bisa menunggu keputusan KPK untuk membersihkan partai ini dari opini korupsi, sebab yang dihadapi Demokrat sekarang lebih berkaitan dengan hukum politik dan bukan hukum pidana,” katanya.

Survei yang dilakukan SMRC ini dilakukan pada 6-20 Desember 2012 dan diikuti oleh 1.220 responden yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, dengan margin of error kurang lebih 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. [KbrNet/adl – Source: Inilah.com/Kantor Berita Nasional Antara]